Taput – Penanganan serta pemberian sanksi terhadap dugaan pelanggaran etika profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kini menjadi sorotan publik.
Sejumlah dugaan pelanggaran yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir ini,sehingga memicu beragam respons dari masyarakat. Kasus yang disorot beragam, mulai dari persoalan kedisiplinan seperti ketidakhadiran tanpa keterangan, hingga dugaan pelanggaran norma yang berkaitan dengan perilaku pribadi oknum aparatur.
Beberapa di antaranya bahkan dikabarkan menyangkut relasi yang tidak sesuai norma, yang dinilai berpotensi mencederai etika profesi serta integritas sebagai pelayan publik. Selain itu, terdapat pula dugaan perilaku tidak pantas lainnya yang dikhawatirkan dapat merusak citra institusi apabila tidak ditangani secara serius dan transparan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebelumnya telah menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin serta etika kerja di lingkungan pemerintahan. Komitmen tersebut kerap disampaikan pimpinan daerah sebagai dorongan agar seluruh ASN dan P3K menjunjung tinggi aturan serta tanggung jawab profesi.
Namun demikian, lambannya proses penanganan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran tersebut justru memunculkan kritik dari masyarakat. Diperlukan langkah yang lebih cepat, tegas, dan terukur agar tidak menimbulkan kesan pembiaran.
“Penegakan aturan harus sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan. Ketegasan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik” ujar seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya.
Saat dikonfirmasi, Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Tapanuli Utara, Sahata Silalahi terkait hubungan asmara JS dengan DS yang mana hingga melahirkan anak , memberikan tanggapan singkat.
“Ok, akan kita cek kembali,soalnya belum turun dari atasan” jawabnya dengan singkat.
Juga saat dikonfirmasi Sekretaris Inspektorat, Manapang Simamora terkait hal yang serupa yakni hubungan asmara JS dengan DS yang mana sudah melahirkan anak mengatakan ”Tunggu kita periksa dulu berkasnya ya,dan juga saya tanya dulu Irban yang menangani”.
Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pimpinan daerah guna memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses secara profesional, objektif, dan transparan. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga wibawa institusi, tetapi juga sebagai upaya preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Apabila tidak segera ditangani secara komprehensif, kondisi ini dikhawatirkan dapat menjadi preseden kurang baik bagi tata kelola ASN dan PPPK di Tapanuli Utara.
