Proyek Jalan Soposurung – Hinalang – Sibodiala Tidak Miliki IPPKH Kemenhut

Toba – Pemanfaatan kawasan hutan untuk diluar sektor kehutanan, seperti jalan, energi, atau kepentingan strategis wajib mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau perizinan sah yang diatur melalui peraturan Pemerintah. Kemungkinan besar inilah yang terjadi pada pembangunan jalan Soposurung -Hinalang – Sibodiala, Kecamatan Balige Kabupaten Toba – Sumut, dimana Dinas PUTR Kabupaten Toba belum mengantongi IPPKH dari Kementerian Kehutanan.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong tetap bersikeras tidak mau memberikan jawaban atas pemanfaatan kawasan hutan untuk diluar sektor kehutanan yang wajib mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau perizinan sah yang diatur melalui peraturan pemerintah.

Bacaan Lainnya

KPH IV, Hombar Sinurat saat dikonfirmasi terkait, Pemerintah dan Instansi terkait, seperti Kementerian Kehutanan dan Perhutani rutin melakukan penertiban, penyegelan, hingga pembongkaran bangunan atau vila ilegal di dalam kawasan hutan lindung maupun konservasi. sikap dari KPH IV terkait pembangunan jalan Soposurung – Hinalang – Sibodiala yang belum mengantongi IPPKH, sampai berita ini terbit juga bumgkam.

Sebelumnya KPH IV, Hombar Sinurat kepada reporter Indigonews (11/10) mengatakan ”Terkait hal ini sudah pernah saya sampaikan ke Kadis PUPR Toba. Dan apabila ada pertanyaan wartawan atau pers mereka bersedia memberikan klarifikasi. Juga, kalau ini kegiatan pembangunan, apalagi pemeliharaan jalan yang sudah ada, kami dari KPH hanya melaporkan ke pihak atasan”.

JR Manurung angkat bicara memaparkan Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) tentu harus turun atas apa yang terjadi pada pembangunan dikawasan Hutan, melakukan penguasaan kembali, penagihan denda administratif, dan penertiban terhadap kegiatan usaha atau pembangunan di kawasan hutan tanpa izin termasuk tanpa IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) atau yang kini disebut PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan).

Pengamat Lingkungan ini menyarankan, pihak Kejaksaan Negeri Toba sudah dapat mengingatkan dan mempertanyakan pihak Dinas PUTR Kabupaten Toba, apakah Dinas tersebut sudah mengantongi izin IPPKH dari Kementerian Kehutanan, sehingga dapat melanjutkan pembangunan ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *