Taput – Ketua Yayasan Bisukma, Erikson Sianipar melakukan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah pelaku usaha di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara – Sumut. Agenda tersebut mencakup peninjauan suplayer dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kunjungan ke UMKM berbasis hasil pertanian, Selasa (14/4/2026).
Dalam peninjauan suplayer MBG, Erikson menekankan pentingnya kesiapan para penyedia bahan pangan dalam mendukung operasional dapur, khususnya dari sisi kualitas dan kuantitas.
“Kami ingin memastikan para penyedia benar benar siap memenuhi kebutuhan dapur, baik dari segi kualitas maupun kuantitas” ujarnya di sela kegiatan.
Ia turut mengingatkan agar para suplayer tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan mengedepankan tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan usaha.
“Jangan hanya berpikir mencari keuntungan. Jalankan usaha dengan baik, karena volume kebutuhan dalam program ini cukup besar. Dengan pengelolaan yang baik, keuntungan akan mengikuti” tegasnya.
Selain melakukan peninjauan, Erikson juga berdialog langsung dengan para suplayer guna menyerap masukan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyediaan bahan pangan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus dijalankan secara serius dan sesuai standar, mengingat perannya yang strategis bagi pemenuhan gizi masyarakat.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Erikson juga meninjau UMKM UD MUTIARA di Desa Sitampurung. Ia melihat langsung proses pengolahan hasil pertanian yang dilakukan pelaku usaha sebagai bagian dari upaya hilirisasi produk lokal.
Menurutnya, hilirisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
“Kita mendorong UMKM agar tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Ini penting untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing” jelasnya.
Erikson juga berdialog dengan pelaku UMKM guna memahami berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari aspek produksi hingga pemasaran. Ia menegaskan bahwa program MBG dan penguatan UMKM harus berjalan selaras, karena keduanya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diusung oleh Prabowo Subianto, sehingga implementasinya di daerah harus dilakukan secara optimal dan penuh tanggung jawab.
“Program ini harus dijalankan dengan baik dan tidak boleh asal asalan, karena menyangkut kebutuhan gizi masyarakat. Demikian pula UMKM, harus terus didorong agar naik kelas dan mampu menjadi pilar ekonomi daerah” tutupnya.
