Bangunan Huntap di Adiankoting Asal Jadi, Kadis PUTR dan Kadis Perkim Bungkam…!!!

Taput – Kualitas pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang rendah kwalitas merupakan isu serius yang sering kali melibatkan berbagai instansi Pemerintah, tergantung pada konteks daerah dan program bencananya.

Pihak yang bertanggungjawab atau Finas terkait biasanya meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator penanggulangan bencana, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jika proyek tersebut berskala nasional atau didanai APBN.

Bacaan Lainnya

Dalam menghadapi situasi dimana instansi terkait dinilai kurang transparan atau bungkam, terdapat beberapa jalur resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dan menyampaikan.

Hal ini terbukti pada kegiatan Hunian Tetap (Huntap) di Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara – Sumut,dimana kegiatan baru selesai dikerjakan sudah banyak rusak dan terlihat tidak punya asbes pada setiap bangunan yang sudah dikerjakan. Hal ini diakui warga Adiankoting kepada reporter Indigonews.

Kepada dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak dan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tapanuli Utara, Nokman Simanungkalit sampai berita ini terbit memilih diam saat dikonfirmasi reporter Indigonews melalui whatsapp tentang proyek Huntap di Kecamatan Adiankoting.

Lain jawaban dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara, Tohom Silaban mengatakan “Kita hanya mendata berapa jumlah masyarakat yang terdampak atas bencana dan tidak melebihi dari situ”.

ST. Lumbangaol angkat bicara menjelaskan enanganan dampak bencana dan pembangunan pascabencana memang memerlukan komitmen serius, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penanggulangan yang efektif tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada pengurangan risiko bencana di masa depan demi melindungi masyarakat secara jangka panjang.

Mengenai kualitas bangunan. Tambahnya, menjelaskan pekerjaan kegiatan, mutu dan kualitas kegiatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan serta pembangunan infrastruktur pascabencana agar bangunan kembali tangguh dan tidak mudah rusak oleh ancaman serupa di masa depan.

“Namun kalau kita melihat mutu kegiatan pembangunan Huntap di Kecamatan Adiankoting tentu menjadi harus perhatian pihak pengawas, Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum, Apabila ada permainan pihak kontraktor tentu harus diseret ke meja hukum” harapnta.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *