Taput – Terkait pembalakan hutan yang terjadi di Batu Harang, Desa Lumban Inaina, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Taput – Sumut menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Dimana sekelompok masyarakat berdalih untuk penanaman 14 hektar jagung sebagai program ketahanan pangan dilahan kawasan hutan register Batu Harang.
Menyikapi hal ini, seorang mantan pensiunan dari Dinas Kehutanan mengatakan secara hukum, warga dilarang keras memperjualbelikan kayu yang ditebang dari kawasan hutan register (hutan negara) tanpa izin resmi dari Pemerintah. Status lahan kawasan hutan register adalah aset negara, sehingga hak kepemilikan lahan dan hasil hutan didalamnya tetap berada di tangan negara, bukan individu warga.
“Apakah sudah ada izin resmi dari pemerintah sehingga berani melakukan penebangan di lahan Kawasan hutan register ?” tanyanya.
Namun, ada pengecualian legal melalui program Perhutanan Sosial. Jika warga menanam kayu tersebut melalui skema resmi kemitraan kehutanan (seperti Hutan Kemasyarakatan/ HKm atau Hutan Desa), warga diperbolehkan memanfaatkan dan menjual hasilnya.
“Dengan catatan, pemanfaatan tersebut wajib memiliki izin pemanfaatan hasil hutan pemungutan kayu yang sah serta dilengkapi dokumen legalitas yang diakui negara, jangan seenaknya mengatakan, kami yang menanam, namun bibit dari Pemerintah“ ucap mantan pensiunan Dinas Kehutanan ini kepada Indigonews, Jumat (30/10/2026).
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Hery Marpaung begitu juga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XII, Tumpal Simaremare yang dekat dengan pengusaha penebang dikawasan hutan register 92, sampai berita ini terbit memilih bungkam.






