Toba – Ketidak transparansi dalam penyaluran bantuan bibit tanaman memang menjadi salah satu celah utama yang sering dimanfaatkan untuk tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketika proses distribusi tidak terbuka, pengawasan dari masyarakat dan lembaga pengawas menjadi lemah, sehingga memperbesar peluang terjadinya penyelewengan. Inilah yang diduga terjadi pada Dinas Pertanian Kabupaten Toba, dimana pada pembagian bibit tanaman tidak adanya transparansi atas pembagian bibit. Ha ini disampaikan JS. Manurung merupakan warga Ajibata, Selasa (3/11/2026).
Mendaftarkan nama nama penerima bantuan yang sebenarnya tidak ada atau tidak berhak, sehingga bibit dialihkan untuk kepentingan pribadi atau dijual kembali.Mungkin hal inilah yang terjadi pada Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
Tambahnya menjelaskan jumlah bibit yang sampai ke tangan petani lebih sedikit dari yang dianggarkan, atau kualitas bibit di bawah standar, misalnya bibit sakit atau tidak bersertifikat demi meraup keuntungan dari selisih harga.
“Untuk itu kita berharap supaya pihak Dinas Pertanian Toba lebih transparan atau terbuka dalam pembagian bibit serta terbuka atas kualitas bibit yang dibagikan” harapnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardede belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui terkait daftar serta jumlah penerima bantuan bibit tanaman maupun jenis bibit yang disalurkan.
Bupati Kabupaten Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu saat dikonfirmasi terkait ketidakterbukaan atau kurangnya transparansi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Lena Pardede mengenai pembagian bibit tanaman merupakan masalah serius yang dapat menghambat kesejahteraan petani dan memicu potensi penyelewengan, mengatakan “Silahkan di surati resmi saja ke Dinas”.






