Taput – Dugaan persekongkolan antara oknum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) XII dengan pengusaha kayu kerap menjadi pemicu maraknya praktik pembalakan liar (illegal loging) dan tindak pidana korupsi disektor kehutanan Indonesia, salah satunya yang terjadi di Desa Lumban Inaina, Batu Harang, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara – Sumut.
Sebagai unit yang bertugas mengelola dan mengawasi kawasan hutan di tingkat tapak, keterlibatan oknum internal KPH XII dalam memberikan “karpet merah” bagi mafia hutan merupakan bentuk pelanggaran hukum serius yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Bentuk modus operandi yang dilakukan oleh oknum internal KPH XII merupakan dugaan sengaja menerbitkan surat keterangan atau melegalkan kayu hasil pembalakan liar di kawasan hutan negara dengan dalih bahwa kayu tersebut berasal dari kebun atau tanah milik masyarakat, sementara yang pastinya lokasi penebangan merupakan kawasan hutan register/lindung, seperti dilokasi Batu Harang Desa Lumban Inaina, Kecamatan Pagaran.
Kepala KPH XII, Adri Sihotang saat dikonfirmasi terkait penebangan kayu di Kawasan Hutan Register/ Lindung Batu Harang Lumban Inaina mengatakan ”Maaf, saya tidak Kepal KPH XII lagi, saya sudah ditarik ke Medan/ Dinas Provinsi”.
Lain halnya Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Hery Marpaung enggan memberikan jawaban saat dikonfirmasi, bahkan selulernya juga tidak aktif.
Demikian juga pihak KPH XII, Tumpal Simaremare juga tidak pernah membalas konfirmasi reporter Indigonews terkait sejumlah penebangan yang dilakukan oleh pengusaha kayu Dwi Guna.






