Taput – Pengawasan ketat dari aparat penegak hukum memang sangat krusial dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada alat berat seperti excavator. Hal ini dikarenakan excavator merupakan aset industri dan milik pengusaha perorangan yang secara regulasi wajib menggunakan BBM komersial non subsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex, bukan BBM bersubsidi (Solar atau Biosolar) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan sektor transportasi tertentu.
Penyalahgunaan BBM Subsidi oleh sektor industri dan pengusaha perorangan, termasuk untuk operasional excavator di proyek konstruksi atau pertambangan, merupakan tindakan ilegal yang merugikan negara.
“BBM subsidi menggunakan dana APBN. Jika diselewengkan ke sektor industri dan pengusaha perorangan, esensi subsidi menjadi salah sasaran dan membebani keuangan negara” ucap warga Pasar Siborongborong kepada Indigonews, Minggu (1/11/2026).
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tindakan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dipidana penjara dan denda yang sangat besar.
Ketika industri atau pengusaha perorangan menyedot Solar subsidi dari SPBU secara ilegal (misalnya melalui modus penimbunan), masyarakat umum seperti petani, dan sopir angkot akan kesulitan mendapatkan BBM.
“Untuk itu kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan juga kepada Aparat Penegak Hukum (APH) supaya mengawasi pembeli Solar subsidi di SPBU secara berulang ulang menggunakan dokumen atau QR code palsu dan juga mengawasi truk yang sudah dimodifikasi tangki dalamnya agar bisa menampung ribuan liter Solar sekali pengisian di SPBU” harap warga.
Kepala Bagian Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Mantovani Tobing saat dikonfirmasi terkait pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Tapanuli Utara mengatakan ”Kita akan tingkatkan pengawasan dan apabila ada informasi, bisa kita saling komunikasi agar kita tingkatkan monitoring pengawasan”.
Kasi Humas Polres Tapanuli Utara, AIPTU. Walpon Baringbing belum berhasil dikonfirmasi terkait ajakan dan harapan warga agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pengawasan ketat atas penyaluran BBM bersubsidi.






