Taput – Pergeseran titik koordinat kawasan hutan untuk kepentingan pengusaha kayu merupakan tindakan ilegal dan masuk dalam kategori kejahatan kehutanan serta korupsi.
Secara hukum, batas kawasan hutan di Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dilindungi oleh Undang Undang. Mengubah atau menggeser titik koordinat secara sepihak untuk memperluas area tebangan atau melegalkan pembalakan liar memiliki dampak hukum dan ekologis yang sangat serius.
Jika pergeseran koordinat melibatkan manipulasi oknum pejabat publik atau surveyor untuk menerbitkan izin palsu, tindakan ini dikategorikan sebagai suap atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.Dan hal inilah yang patut diduga terjadi pada lokasi penebangan kayu yang terjadi di Desa Lumban Inaina, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini diungkapkan MI Simanjuntak pensiunan Dinas Kehutanan kepada reporter Indigonews, Senin (2/11/2026).
“Sesuai UU Kehutanan dan UU Cipta Kerja, mengubah batas kawasan hutan secara tidak sah atau melakukan aktivitas penambangan atau penebangan di luar izin yang diberikan dapat dijerat sanksi pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Juga, apabila kita melihat perubahan titik kordinat pada Kawasan Hutan Batu Harang disebut menjadi putih atau disebut Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), justru menimbulkan pertanyaan baru,sebab proses perubahannya tentu sangat sulit dan bahkan sangat lama” tegasnya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Hery Marpaung sangat susah memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait melihat titik kordinat Kawasan Hutan Register 92 Batu Harang, Desa Lumban Inaina Batu Harang, Kecamatan Siborongborong yang sebelumnya disebut hijau, namun tiba tiba menjadi putih, bagaimana proses perubahan dari hijau menjadi putih pada peta kehutanan.






