Toba – Meski dirancang untuk mempercepat proses dan mencegah korupsi, praktek memunculkan celah baru. Pembangunan jalan melalui sistem e- Katalog (e-purchasing) memang sering menjadi sorotan dan menuai berbagai masalah di lapangan. Ini terindikasi kuat dugaan pada kegiatan pembangunan jalan Soposurung – Hinalang – Bodiala Kecamatan Balige, Kabupaten Toba – Sumut yang berbiaya Rp. 4.8 Miliar yang dikerjakan oleh CV Mindo Anugerah Persada. Hal ini diungkapkan ST. Lumbangaol selaku Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menunjuk penyedia jasa konstruksi secara langsung melalui e- katalog tanpa melalui proses tender terbuka yang melibatkan Kelompok Kerja (Pokja), dan ini merupakan suatu modus pengaturan untuk memenangkan seseorang.
“Dan sistem ini kerap disalahgunakan untuk meloloskan kontraktor tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau melalui praktik suap uang pelicin (seperti yang pernah diusut KPK pada kasus proyek jalan)” terangnya.
Lumbangaol menambahkan ”Ada kasus, dimana kontraktor dengan penawaran harga paling rendah dan menguntungkan negara justru digugurkan oleh PPK atau Pokja menggunakan syarat tambahan yang tidak sesuai aturan. Dan mungkin hal ini terjadi pada kegiatan pembangunan jalan Soposurung – Hinalang – Sibodiala,dan hal ini Hal ini mempersempit kompetisi dan menguntungkan segelintir vendor saja”.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Toba, Marihot Simajuntak saat dikonfirmasi di ruang kerjanya baru baru ini, menyampaikan bahwa proses pengadaan tersebut diatur langsung oleh Dinas PUTR.
“Kalau pengerjaan jalan Soposurung – Hinalang adalah PUTR yang mengatur apa alat yang dipakai oleh pelaksana saat proses pengerjaannya, jadi tidak ada hubungannya dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa” ujar Marihot.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong sangat sulit dikonfirmasi dan bahkan saat di konfirmasi melalui chat whatsapp juga sulit mendapat jawaban atas kegiatan pembangunan jalan Soposurung- Hinalang – Sibodiala.
