Humbahas – Terkait adanya Keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara atas peguasaan paket kegiatan pengadaan pompa air di 9 titik kelompok tani program bantuan pompa air pertanian merupakan bagian dari gerakan pompanisasi nasional yang digencarkan oleh Kementerian Pertanian untuk mengairi lahan dan meningkatkan indeks pertanaman. Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Nababan kepada Indigonews mengatakan belum ada mendengar hal tersebut, Minggu (12/7/2026).
”Saya belum ada mendengar kejadian demikian, namun kalau ada indikasi demikian mari kita sama sama melaporkan hal demikian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab hal ini bertentangan dengan hukum” ucap Oloan melalui selulernya kepada reporter Indigonews.
Menanggapi pernyataan Bupati Humbahas, Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme ST. Lumbangaol mengatakan ”Wajar kita mendukung pernyataan Bupati Humbang Hasundutan ini, sebab karena ada kaitan marga, kadang dimanfaatkan hal demikian”.
“Namun yang anehnya, kenapa anggota DPRD dari Kabupaten Tapanuli Utara berperan menjadi pembagi kegiatan ataupun mendapat kegiatan di Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Juga menjadi pertanyaan bagi kita, apa kehadiran TNI di Kabupaten Humbang Hasundutan ini terkait kegiatan proyek. Apakah anak ini merupakan titipan dari anggota DPR RI yang satu marga dari komisi V DPR RI ?” ujar Lumbangaol.
“Kita mengakui gebrakan Bupati Oloan untuk membangun Kabupaten Humbang Hasundutan. Akan tetapi ada orang politik yang merasa hebat tapi terperiksa KPK di pusat ingin menguasai dan memerintah Kepala Daerah hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok” tutupnya.
