Siantar – Pelantikan Syaiful Rizal menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar banyak kalangan menilai akan kembali mati surinya pendidikan di Kota Pematangsiantar, dimana tidak bahwa sesuai rekam jejaknya Syaiful tidak pernah bertugas di dunia pendidikan mulai menjadi PNS di Pemko Pematangsiantar, Kamis (11/6/2026).
Dalam tahapan administrasi, Syaiful Rizal terbukti tidak memenuhi syarat administrasi, panitia seleksi seharusnya gugurkan namanya, tetapi Sekda Pematangsiantar, Junaedy Antonius Sitanggang tidak menaati syarat umum dan regulasi yang mengatur seleksi JPTP.
Bukan hanya itu, untuk memuluskan Syaiful Rizal menjabat Kadis Pendidikan malah diduga atas perintah Sekda kepada Plt. Kadis Capil dan Ka. BPKSDM merubah dan mengganti isi SKP atau hasil penilaian kinerja Syaiful Rizal. Sesuai dengan hasil verifikasi bahwa hasil atau isi SKP tidak bisa dirubah sekalipun Kadis sudah pensiun.
“Nilai kinerja seorang PNS tidak bisa dirubah, bahwa nilai kinerja seorang ASN bisa ganti yang menandatangani tetapi tidak bisa merubah isi. Berarti dalam hal ini adanya perubahan isi SKP atas penilian kinerja Syaiful Rizal sehingga menjadi delik pemalsuan karena yang menandatangi SKP miliknya adalah seorang Plt. Kadis” ujar Syamp, Ketua Umum LSM Forum13 Indonesia.
Anehnya, saat berjalanya pelantikan ada terlihat hanya 1 papan bungan dari Kapolres Pematangsiantar. Bahkan setelah pelantikan satu hari masa efektif Syaiful menjabat Kadis Pendidikan papan bunga Kapolres Pematangsiantar pun kembali terpangpang didepan kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, segingga mencuat asumsi seorang Kapolres mendukung seorang pejabat yang tidak lulus administrasi.
Papan bunga di lokasi pelantikan dan didepan kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dari Kapolres Pematangsiantar membuktikan bahwa nomor 1 Siantar tersebut mendukung pejabat tidak patuh peraturan dan melanggar Undang Undang serta Peraturan lainya.
Kapolda Sumut, Irjen. Pol. Whisnu dikonfirmasi apakah pantas Kapolres Pematangsiantar mengirimkan papan bunga kepada seorang Kadis yang dilantik. Namun, sampai berita ini terbit tidak bersedia memberikan jawaban.
