Toba – Bantuan bangunan dari Pemerintah memerlukan kejelasan status dan penyerahan atau ketersediaan lahan terlebih dahulu. Tanpa lahan yang clean and clear, pembangunan fisik tidak dapat dimulai untuk menghindari masalah hukum, Kamis (30/7/2026).
Lahan milik instansi lain, swasta atau warga kerap dihibahkan atau diserahterimakan resmi kepada lembaga atau Pemerintah yang membangun. Harus bebas dari sengketa dan memiliki bukti kepemilikan yang sah. Hal ini diungkapkan JS Manurung warga Ajibata.
Proses administrasi dan ketersediaan lahan menjadi dasar terbitnya juknis pencairan atau pelaksanaan fisik. Secara prinsip hukum aset atau lahan yang telah dibangun oleh pemerintah untuk fasilitas kepentingan umum dilindungi oleh aturan dan tidak boleh dialihfungsikan atau diganggu sembarangan.
“Demikian saat ini yang terjadi di Dusun I Sosorbombongan, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toba diklaim milik pribadi, sementara dalam proses pembangunan pada tahun 2018 kalau tidak salah diprotes melalui dengan cara melakukan pemagaran kawat berduri dipinggir badan jalan” ujar JS Manurung.
“Dalam hal ini kita sangat berharap ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Toba atas sikap warga Desa Motung yang melakukan pemagaran kawat berduri dibadan jalan yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas PUTR. Tolonglah hal ini dituntaskan,supaya jangan ada menimbulkan masalah baru” harap JS Manurung.
Camat Ajibata, Mangapul Manurung sebelumnya mengatakan “Kita akan koordinasi dengan secepatnya bersama Dinas PUTR terkait arsip yang dipegang sebelum terjadi Pembangunan jalan Rabat beton menuju Sosorbombongan Desa Motung, Dusun I”.
Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang membidangi perekonomian, pembangunan, dan sumber daya alam, Jonni DP Lubis mengatakan “Lahan yang dibangun oleh Pemerintah menggunakan APBD/ APBN menjadi milik Pemerintah, sebab sebelum dilakukan pembangunan oleh Pemerintah tentu sudah ada arsip pemberian oleh masyarakat kepada Pemerintah. Tentu semua ini sudah memiliki arsip, baik di Dinas PUTR dan Keuangan”.
