Taput – Revitalisasi sekolah merupakan program strategis nasional yang digulirkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik serta meningkatkan mutu lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa di seluruh Indonesia. Disamping itu juga, bertujuan menggerakkan roda ekonomi lokal melalui pelibatan warga dan pekerja sekitar dalam proses pembangunan.
Pembangunan revitalisasi sekolah dilakukan secara transparan melibatkan peran serta masyarakat dan pengawasan gotongroyong. Namun disebut Pemerintah menerapkan mekanisme swakelola dengan menyalurkan dana revitalisasi sekolah langsung ke Kepala Sekolah untuk mencegah praktik korupsi dan mark up anggaran, meskipun potensi penyimpangan atau pengawasan tetap disorot. Untuk itu Aparat Penegak Hukum dilibatkan supaya memberikan perhatiannya.
Menanggapi hal ini, Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme, ST. Lumbangaol mengatakan ”Perlu pihak Aparat Penegak Hukum (APH) memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan di SMK Nusantara dan SMK Dharma Bakti Siborongborong, dimana sesuai selesai melakukan pembongkaran bangunan lama, dengan sekejap sudah berdiri tiang pondasi bangunan, sehingga muncul pertanyaan bagi kita, apakah pondasi lama ditempel pada tiang baru ?”.
Lumbangaol menambahkan “Pada masa pembongkaran bangunan di SMK Nusantara, kita melihat jelas dan bahkan anggota tukang juga kita dokumentasikan melakukan pembongkaran. Namun setelah beberapa hari anggota tukang sudah beda dan bahkan berasal dari Pematangsiantar. Juga pada saat itu kita melihat tiang pondasi sudah terpasang BB tanpa ada bekas galian. Apakah hal ini sudah cukup sebagai modal APH untuk mempertanyakannya?”.
“Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) kedua sekolah ini juga kita patut dipertanyakan, sebab pembentukan P2SP tentu berasal dari kombinasi unsur perwakilan guru, komite sekolah, dan tokoh/ masyarakat sekitar. Apakah ini dapat terpenuhi?” tanyanya kembali.
Pantauan dilokasi proyek, pihak P2SP tidak pernah hadir dilokasi kegiatan, bahkan Kepala Sekolah juga ditanya keberadaannya melalui whatsapp tidak memberikan jawaban. Bahkan saat berbincang bincang dengan beberapa tukang, mengaku bahwa mereka datang dari Pematangsiantar.
“Kami datang dari Pematangsiantar pak atas panggilang seorang pemborong Sihombing. Dan bahkan sebelumnya kami sudah sebagai tukang Pak. Sihombing ini kalau ada proyek di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebab beliau yang memanggil kami merupakan seorang rekanan atau pemborong” ucap seorang kuli bangunan.
