Taput – Dugaan kerja sama antara mantan kepala daerah dan penerusnya sering terjadi untuk mengamankan kepentingan kelompok, mempengaruhi kebijakan anggaran, atau meredam pengusutan masalah masa lalu.
Kebijakan atau proyek warisan masa lalu dilanjutkan untuk menghindari audit terbuka yang bisa membongkar penyelewengan. Dan seharusnya Kepala Daerah yang baru tentu harus bekerjasama dengan Penegak Hukum untuk menyelamatkan keuangan Negara. Namun apa yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara yang sebenarnya…???, tanya sejumlah warga Siborongborong, Kamis (23/7/2026).
Seorang pemerhati Pemerintahan, P. Pasaribu mengatakan “Penempatan posisi penting di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh orang orang kepercayaan dari era kepemimpinan sebelumnya, seperti Kepala Bapenda Kabupaten Tapanuli Utara, yang saat ini santer pembicaraan terkait PAD Bandara Silangit. Namun tetap dipakai Bupati yang baru saat ini. Dan masih banyak pejabat lama peninggalan sebelumnya dipakai sebagai pejabat”.
“Hal ini menjadi mengundang perhatian dipublik, kenapa, bagaimana, karena apa dan apa blancenya sehingga mempertahankan..???” tanya Pasaribu.
Lanjutnya menyampaikan “Kita jelas mengetahui banyaknya alokasi anggaran di Rumah Sakit Umum (RSU) Tarutung apalagi dimasa Pandemi Covid- 19 Tahun 2020 – 2021. Apakah tidak ada penyimpangan anggaran yang terjadi disana, apakah tidak ada niat Dirut RSU Tarutung mengungkap hal ini untuk penyelamatan uang Negara, ataukah sudah ada perintah dari atasan agar jangan terbuka atau membuka apa yang terjadi selama penanganan dimasa anggaran Pandemi Covid- 19…???”.
Dirut RSU Tarutung, Bobby Simanjuntak saat dikonfirmasi melalui whatsapp belum memberikan jawaban saat ditanya terkait apakah ada temuan penggunaan anggaran selama jabatan Dirut RSU Tarutung dipegang oleh Janri Nababan.
